Status Kerja & Regulasi

Surat Peringatan Karyawan: SP1, SP2, SP3, dan Aturannya

03 November 2026
5 mins read

Terakhir diperbarui: 3 November 2026 · Ditulis oleh Tim Payroll AI HCM

Surat peringatan (SP) adalah teguran tertulis dari perusahaan kepada karyawan yang melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. SP diberikan bertahap: SP1, SP2, lalu SP3, dan masing-masing berlaku paling lama 6 bulan. Jika karyawan tetap melanggar setelah SP3, perusahaan dapat melakukan PHK sesuai UU 13/2003 Pasal 154A sebagaimana diubah UU 6/2023.

Panduan ini menjelaskan aturan SP, masa berlaku, isi surat, hak karyawan jika di-PHK setelah SP3, dan contoh perhitungannya.

Apa dasar hukum surat peringatan?

Dasar hukum SP adalah UU 13/2003 Pasal 154A ayat (1) huruf k sebagaimana diubah UU 6/2023. Pasal ini menyebut PHK dapat terjadi jika pekerja melanggar ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Ketentuan pelaksananya ada di PP 35/2021 Pasal 52.

Berapa lama masa berlaku surat peringatan?

Masing-masing SP berlaku paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Jika karyawan kembali melanggar dalam masa berlaku SP1, perusahaan dapat memberikan SP2. Jika masa berlaku SP sudah lewat tanpa pelanggaran baru, penomoran dimulai lagi dari SP1.

Tahap Diberikan jika Masa berlaku (umum)
SP1 Pelanggaran pertama terhadap PK, PP, atau PKB Paling lama 6 bulan
SP2 Melanggar lagi selama SP1 masih berlaku Paling lama 6 bulan
SP3 Melanggar lagi selama SP2 masih berlaku Paling lama 6 bulan
PHK Melanggar lagi selama SP3 masih berlaku —

Contoh alur SP

  1. Andi terlambat berulang kali dan menerima SP1 pada 5 Januari.
  2. Pada 20 Maret, Andi kembali melanggar. SP1 masih berlaku, sehingga ia menerima SP2.
  3. Jika setelah SP2 Andi tidak melanggar lagi sampai SP2 habis masa berlakunya, pelanggaran berikutnya dimulai dari SP1 lagi.

Apakah SP harus berurutan dari SP1?

Umumnya ya, karena UU 6/2023 menyebut SP pertama, kedua, dan ketiga diberikan secara berturut-turut. Peraturan perusahaan atau PKB dapat mengatur pelanggaran berat tertentu yang langsung mendapat SP2 atau SP3. Untuk pelanggaran yang bersifat mendesak, perusahaan dapat langsung melakukan PHK tanpa SP jika hal itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (PP 35/2021 Pasal 52 ayat (2)).

Apa saja isi surat peringatan?

  1. Nomor dan tanggal surat.
  2. Identitas karyawan: nama, NIK karyawan, jabatan, dan divisi.
  3. Tingkat SP: SP1, SP2, atau SP3.
  4. Uraian pelanggaran: tanggal, kejadian, dan pasal peraturan perusahaan yang dilanggar.
  5. Masa berlaku SP dan konsekuensi jika pelanggaran terulang.
  6. Tanda tangan pejabat berwenang. Tidak ada aturan yang mewajibkan karyawan menandatangani SP, tetapi bukti penyerahan sebaiknya disimpan.

Apa hak karyawan yang di-PHK setelah SP3?

Menurut PP 35/2021 Pasal 52 ayat (1), karyawan yang di-PHK karena melanggar PK, PP, atau PKB setelah menerima SP1, SP2, dan SP3 berhak atas:

  • Uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)
  • Uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3)
  • Uang penggantian hak (UPH) sesuai Pasal 40 ayat (4), misalnya cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

Untuk PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, karyawan berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam PK, PP, atau PKB (PP 35/2021 Pasal 52 ayat (2)).

Contoh perhitungan hak PHK setelah SP3

Rudi bekerja 4 tahun 3 bulan dengan upah Rp6.000.000 per bulan (6 hari kerja per minggu). Sisa cuti tahunan yang belum diambil 3 hari.

Komponen Ketentuan Perhitungan Jumlah
Uang pesangon Masa kerja 4–5 tahun = 5 bulan upah; dikali 0,5 0,5 × 5 × Rp6.000.000 Rp15.000.000
UPMK Masa kerja 3–6 tahun = 2 bulan upah 1 × 2 × Rp6.000.000 Rp12.000.000
UPH (sisa cuti) Upah harian = upah bulanan ÷ 25 3 × (Rp6.000.000 ÷ 25) Rp720.000
Total Rp27.720.000

PHK tetap wajib diberitahukan kepada karyawan paling lambat 14 hari kerja sebelumnya (PP 35/2021 Pasal 37 ayat (3)). Jika karyawan menolak, penyelesaiannya melalui perundingan bipartit terlebih dahulu.

Apa yang perlu disiapkan HR?

  1. Daftar pelanggaran di peraturan perusahaan. Tulis jenis pelanggaran, tingkat SP, dan pelanggaran mendesak dengan jelas.
  2. Kumpulkan bukti. Simpan rekap absensi, laporan atasan, atau dokumen pendukung untuk setiap SP.
  3. Catat masa berlaku SP. Pantau tanggal berakhirnya agar tahap SP berikutnya tidak salah.
  4. Lakukan pembinaan. SP sebaiknya disertai diskusi dan rencana perbaikan, bukan hanya surat.
  5. Siapkan perhitungan hak PHK. Hitung pesangon, UPMK, dan UPH sesuai masa kerja jika proses berlanjut ke PHK.

Bagaimana mengelola SP dan data karyawan dengan lebih rapi?

SP sering terkait dengan data absensi, seperti keterlambatan atau mangkir. Dengan HRIS, rekap kehadiran, riwayat SP, dan dokumen karyawan tersimpan di satu tempat sehingga mudah ditelusuri saat dibutuhkan. Baca panduan HRIS untuk UKM.

AI HCM menyimpan data karyawan dan rekap absensi dalam satu sistem. Pencatatan riwayat SP dan pengingat masa berlaku SP.

Baca juga: Pekerja Harian Lepas, Cuti Sakit dan Izin Karyawan, dan Aturan Resign Karyawan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama masa berlaku SP1, SP2, dan SP3?

Masing-masing SP berlaku paling lama 6 bulan, kecuali perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB menetapkan lain.

Apakah perusahaan boleh langsung memberi SP3?

Umumnya SP diberikan berurutan. Peraturan perusahaan atau PKB dapat mengatur pelanggaran berat yang langsung mendapat SP lebih tinggi, dan pelanggaran mendesak dapat langsung berujung PHK jika diatur.

Apakah karyawan yang di-PHK setelah SP3 dapat pesangon?

Ya. Karyawan berhak atas 0,5 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai PP 35/2021 Pasal 52 ayat (1).

Apakah karyawan wajib menandatangani SP?

Tidak ada aturan yang mewajibkan karyawan menandatangani SP. Perusahaan sebaiknya menyimpan bukti bahwa SP sudah diserahkan.

Apa yang terjadi jika SP sudah habis masa berlakunya?

Jika tidak ada pelanggaran baru selama masa berlaku SP, pelanggaran berikutnya dimulai lagi dari SP1.

Sumber

  • UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 (Pasal 154A) — peraturan.bpk.go.id
  • PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK (Pasal 37, 40, dan 52)

Simpan data karyawan, absensi, dan payroll dalam satu sistem. Jadwalkan demo AI HCM bersama tim implementasi kami.