Status Kerja & Regulasi

Aturan Resign Karyawan: Syarat, Hak, dan Uang Pisah

03 November 2026
4 mins read

Terakhir diperbarui: 3 November 2026 · Ditulis oleh Tim Payroll AI HCM

Resign atau pengunduran diri atas kemauan sendiri sah jika karyawan mengajukan permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal berhenti, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal tersebut. Menurut PP 35/2021 Pasal 50, karyawan yang resign berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah, tetapi tidak berhak atas uang pesangon.

Panduan ini menjelaskan syarat resign, aturan one month notice, hak karyawan yang resign, contoh perhitungan, dan checklist offboarding untuk HR.

Apa syarat resign yang sah?

  1. Permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya. Inilah dasar aturan one month notice.
  2. Tidak terikat ikatan dinas. Karyawan yang masih terikat ikatan dinas, misalnya setelah pelatihan yang dibiayai perusahaan, perlu menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian.
  3. Tetap bekerja sampai tanggal mulai pengunduran diri. Karyawan tetap menjalankan tugas dan serah terima pekerjaan sampai hari terakhir.

Ketiga syarat ini bersifat kumulatif (PP 35/2021 Pasal 50 dan UU 13/2003 Pasal 154A sebagaimana diubah UU 6/2023).

Apakah karyawan resign dapat pesangon?

Tidak. Karyawan yang resign atas kemauan sendiri tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Menurut PP 35/2021 Pasal 50, haknya adalah:

Hak Isi Dasar
Uang penggantian hak (UPH) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya pulang karyawan dan keluarga ke tempat diterima bekerja; hal lain yang diatur di PK, PP, atau PKB PP 35/2021 Pasal 40 ayat (4)
Uang pisah Besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB PP 35/2021 Pasal 50
Gaji terakhir Upah sampai hari terakhir bekerja, dihitung prorata jika berhenti di tengah bulan Perjanjian kerja

Contoh perhitungan hak karyawan resign

Dina bekerja 3 tahun dengan upah Rp6.000.000 per bulan (6 hari kerja per minggu). Ia resign dengan sisa cuti tahunan 5 hari. Peraturan perusahaannya mengatur uang pisah 1 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun atau lebih (contoh kebijakan, bukan ketentuan undang-undang).

Komponen Perhitungan Jumlah
Upah harian Rp6.000.000 ÷ 25 Rp240.000
UPH sisa cuti 5 × Rp240.000 Rp1.200.000
Uang pisah 1 × Rp6.000.000 (sesuai PP perusahaan) Rp6.000.000
Total di luar gaji terakhir Rp7.200.000

Jika peraturan perusahaan tidak mengatur uang pisah, besarnya tidak ditetapkan undang-undang. Karyawan dan perusahaan dapat merundingkannya secara bipartit. Karena itu, sebaiknya uang pisah ditulis jelas di peraturan perusahaan atau PKB.

Apakah karyawan resign tetap dapat THR?

Ya, untuk karyawan tetap (PKWTT) yang hubungan kerjanya berakhir paling lama 30 hari sebelum hari raya keagamaan (Permenaker 6/2016 Pasal 7). Ketentuan ini tidak berlaku bagi karyawan kontrak (PKWT) yang kontraknya berakhir sebelum hari raya. Cara menghitungnya ada di artikel cara menghitung THR.

Bagaimana jika karyawan resign tanpa one month notice?

Jika syarat 30 hari tidak dipenuhi, pengunduran diri tidak memenuhi ketentuan PP 35/2021 Pasal 50. Konsekuensinya biasanya diatur di peraturan perusahaan, misalnya uang pisah tidak dibayarkan. Perusahaan tetap wajib membayar upah atas hari yang sudah dikerjakan dan uang penggantian hak.

Untuk karyawan kontrak (PKWT) yang berhenti sebelum kontrak berakhir, UU 13/2003 Pasal 62 mengatur bahwa pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya kontrak. Atur hal ini dengan jelas di perjanjian kerja.

Apakah karyawan resign masih ikut BPJS?

Kepesertaan BPJS dari perusahaan berakhir setelah hubungan kerja berakhir. HR perlu menonaktifkan karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk klaim, misalnya surat keterangan berhenti bekerja untuk pencairan JHT. Lihat checklist kepatuhan BPJS.

Checklist offboarding karyawan resign untuk HR

  1. Terima surat resign tertulis dan cek tanggalnya minimal 30 hari sebelum hari terakhir.
  2. Cek ikatan dinas atau kewajiban lain di perjanjian kerja.
  3. Atur serah terima pekerjaan dan aset perusahaan (laptop, kartu akses, akun).
  4. Hitung hak akhir: gaji prorata, sisa cuti, uang pisah, dan THR jika berlaku.
  5. Hitung PPh 21 masa terakhir. Lihat cara menghitung PPh 21 TER.
  6. Nonaktifkan BPJS dan berikan surat keterangan kerja atau paklaring.

Bagaimana membuat proses resign lebih rapi?

Perhitungan hak akhir karyawan resign membutuhkan data cuti, absensi, dan gaji yang akurat. Dengan HRIS, sisa cuti dan rekap kehadiran sudah tercatat sehingga perhitungan akhir lebih cepat. Baca panduan HRIS untuk UKM.

AI HCM menghubungkan data cuti, absensi, dan payroll dalam satu sistem. Alur pengajuan resign dan checklist offboarding.

Baca juga: Surat Peringatan Karyawan, Masa Percobaan Karyawan, dan Cuti Sakit dan Izin Karyawan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama pemberitahuan resign yang wajib?

Permohonan resign wajib diajukan tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, sesuai PP 35/2021 Pasal 50.

Apakah karyawan resign dapat pesangon?

Tidak. Karyawan yang resign atas kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah, bukan uang pesangon.

Berapa besar uang pisah karyawan resign?

Besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Undang-undang tidak menetapkan angka tertentu.

Apakah sisa cuti tahunan dibayar saat resign?

Ya. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dibayar sebagai bagian dari uang penggantian hak.

Apakah karyawan resign masih dapat THR?

Karyawan tetap yang berhenti paling lama 30 hari sebelum hari raya keagamaan tetap berhak atas THR. Ketentuan ini tidak berlaku bagi karyawan kontrak yang kontraknya berakhir sebelum hari raya.

Sumber

  • PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK (Pasal 40 dan 50) — peraturan.bpk.go.id
  • UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 (Pasal 62 dan 154A)
  • Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Pasal 7)

Hitung hak akhir karyawan dari data cuti, absensi, dan payroll yang sama. Jadwalkan demo AI HCM bersama tim implementasi kami.