Kepatuhan Payroll & Regulasi Indonesia

Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026: Tarif dan Cara Hitung

04 November 2026
5 mins read

Terakhir diperbarui: 4 November 2026 · Ditulis oleh Tim Payroll AI HCM

Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026 terdiri dari JHT 5,7% (3,7% perusahaan dan 2% pekerja), JP 3% (2% perusahaan dan 1% pekerja) dengan batas upah Rp11.086.300 sejak 1 Maret 2026, JKK 0,24%–1,74%, dan JKM 0,30% yang ditanggung perusahaan. Iuran JKP 0,36% tidak menambah beban perusahaan. Iuran wajib dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Panduan ini berisi tabel tarif lima program BPJS Ketenagakerjaan, dasar upah, cara menghitung iuran, contoh perhitungan, jatuh tempo, dan denda keterlambatan.

Apa saja program BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan?

BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah mencakup lima program: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perusahaan wajib mendaftarkan karyawan dan membayar iurannya setiap bulan.

Berapa iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026?

Program Perusahaan Pekerja Total Dasar hukum
JHT 3,7% 2% 5,7% PP 46/2015
JP 2% 1% 3% PP 45/2015
JKK 0,24%–1,74% — 0,24%–1,74% PP 44/2015
JKM 0,30% — 0,30% PP 44/2015
JKP Tidak ada tambahan — 0,36% PP 37/2021 jo. PP 6/2025

Iuran JKP sebesar 0,36% berasal dari subsidi pemerintah 0,22% dan rekomposisi iuran JKK 0,14% (PP 6/2025). Jadi, perusahaan tidak membayar iuran tambahan untuk JKP.

Berapa tarif JKK sesuai tingkat risiko?

Tingkat risiko lingkungan kerja Tarif JKK
Sangat rendah 0,24%
Rendah 0,54%
Sedang 0,89%
Tinggi 1,27%
Sangat tinggi 1,74%

Tingkat risiko ditentukan berdasarkan kelompok jenis usaha perusahaan (PP 44/2015). Kantor dan perusahaan jasa umumnya masuk risiko sangat rendah, sedangkan konstruksi dan pertambangan masuk risiko lebih tinggi.

Berapa batas upah Jaminan Pensiun 2026?

Batas upah tertinggi untuk iuran JP adalah Rp11.086.300 per bulan, berlaku sejak 1 Maret 2026. Jika upah karyawan di atas batas ini, iuran JP dihitung dari Rp11.086.300. Batas upah JP disesuaikan setiap tahun mengikuti pertumbuhan ekonomi (PP 45/2015).

JHT, JKK, dan JKM tidak memiliki batas upah, sehingga dihitung dari upah sebenarnya.

Upah apa yang menjadi dasar iuran BPJS Ketenagakerjaan?

Dasar iuran adalah upah sebulan, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap, seperti uang makan atau transport per kehadiran, lembur, dan bonus, tidak ikut dihitung.

Bagaimana cara menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan?

Rumus: iuran program = tarif program × dasar upah. Khusus JP, dasar upah = upah sebulan atau Rp11.086.300, mana yang lebih kecil.

Contoh 1: upah Rp7.000.000, risiko sangat rendah

Program Perusahaan Pekerja (dipotong dari gaji)
JHT 3,7% × Rp7.000.000 = Rp259.000 2% × Rp7.000.000 = Rp140.000
JP 2% × Rp7.000.000 = Rp140.000 1% × Rp7.000.000 = Rp70.000
JKK (0,24%) Rp16.800 —
JKM (0,30%) Rp21.000 —
Total Rp436.800 Rp210.000

Total iuran yang disetor perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan ini adalah Rp646.800 per bulan.

Contoh 2: upah Rp15.000.000, di atas batas JP, risiko rendah

Program Perusahaan Pekerja (dipotong dari gaji)
JHT 3,7% × Rp15.000.000 = Rp555.000 2% × Rp15.000.000 = Rp300.000
JP (dasar Rp11.086.300) 2% × Rp11.086.300 = Rp221.726 1% × Rp11.086.300 = Rp110.863
JKK (0,54%) Rp81.000 —
JKM (0,30%) Rp45.000 —
Total Rp902.726 Rp410.863

Total iuran yang disetor adalah Rp1.313.589 per bulan.

Kapan batas pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan?

Iuran wajib dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contohnya, iuran untuk upah Oktober 2026 dibayar paling lambat 15 November 2026. Perusahaan memotong bagian pekerja dari gaji, lalu menyetorkannya bersama bagian perusahaan.

Berapa denda telat bayar BPJS Ketenagakerjaan?

Keterlambatan pembayaran iuran dikenai denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan, dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar. Denda ditanggung perusahaan. Contohnya, iuran Rp646.800 yang telat 1 bulan dikenai denda 2% × Rp646.800 = Rp12.936.

Selain denda, perusahaan yang menunggak berisiko menanggung sendiri manfaat yang seharusnya diterima pekerja jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian selama masa tunggakan. Daftar kewajiban lainnya ada di checklist kepatuhan BPJS untuk HR.

Apakah iuran BPJS Ketenagakerjaan memengaruhi PPh 21?

Ya. Iuran JKK dan JKM yang dibayar perusahaan termasuk penghasilan bruto karyawan untuk perhitungan PPh 21 TER. Iuran JHT dan JP yang dibayar perusahaan tidak termasuk penghasilan bruto. Iuran JHT dan JP bagian pekerja menjadi pengurang dalam penghitungan PPh 21 setahun. Lihat cara menghitung PPh 21 TER.

Bagaimana dengan pekerja harian dan karyawan baru?

Bagaimana menghitung iuran BPJS secara otomatis?

Menghitung iuran lima program untuk setiap karyawan, termasuk batas upah JP yang berubah setiap tahun, rawan salah jika dilakukan manual. Gambaran lengkap proses penggajian ada di panduan payroll Indonesia.

AI HCM menghitung gaji, PPh 21 skema TER, dan iuran BPJS dari data karyawan setiap bulan dalam satu sistem. Lihat payroll management system AI HCM.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa persen iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong dari gaji?

Bagian pekerja adalah JHT 2% dan JP 1% dari upah, sehingga totalnya 3%. Iuran JP dihitung maksimal dari batas upah Rp11.086.300.

Berapa iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan?

Perusahaan menanggung JHT 3,7%, JP 2%, JKK 0,24%–1,74% sesuai tingkat risiko, dan JKM 0,30%. Iuran JKP tidak menambah beban perusahaan.

Berapa batas upah Jaminan Pensiun 2026?

Batas upah iuran JP adalah Rp11.086.300 per bulan, berlaku sejak 1 Maret 2026.

Kapan jatuh tempo pembayaran BPJS Ketenagakerjaan?

Iuran wajib dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Berapa denda telat bayar BPJS Ketenagakerjaan?

Denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan, dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar, dan ditanggung perusahaan.

Apakah perusahaan membayar iuran JKP?

Tidak ada iuran tambahan. Iuran JKP 0,36% berasal dari subsidi pemerintah 0,22% dan rekomposisi iuran JKK 0,14%.

Sumber

  • PP Nomor 44 Tahun 2015 (JKK dan JKM), PP Nomor 45 Tahun 2015 (JP), dan PP Nomor 46 Tahun 2015 (JHT) beserta perubahannya — peraturan.bpk.go.id
  • PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
  • Aturan baru JKP dan JKK 2025 — BPJS Ketenagakerjaan
  • Informasi batas upah Jaminan Pensiun 2026 dari BPJS Ketenagakerjaan (berlaku 1 Maret 2026)

Hitung iuran BPJS, PPh 21, dan gaji dari satu sistem setiap bulan. Jadwalkan demo AI HCM bersama tim implementasi kami.